Terbunuhnya Hak Publik Dalam APBD

Terbunuhnya Hak Publik Dalam APBD

Oleh : AA. Hasan Lamahering Direktur FITRA Sukabumi

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. (Qs. an-Nisaa [4]: 58)

 

Pemenuhan hak publik dalam dimensi bernegara adalah salah satu instrumen pengukur derajat keadilan. Kerja-kerja pemerintah dalam menjaga dan menghadirkan keadilan, menciptakan kesejateraan, meninggikan kualitas pendidikan dan menghidupkan moralitas adalah bagian integral dari semangat dasar politik dan konstitusi, yaitu kewenangan mendistribusikan keadilan. Murtadha Muthahhari dalam karyanya “Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam”, terbitan Mizan pada tahun 1995, mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; pertama, adil bermakna keseimbangan (eksis dengan kadar semestinya). Kedua, adil adalah persamaan dan penafikan terhadap perbedaan. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya (keadilan social) dan Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen kesepakatan politik antara DPRD dan Kepala Daerah yang di dalamnya terstruktur tiga kategori besar, yaitu 1). Pendapatan Daerah yang memuat komponen – komponen penerimaan (revenue), 2). Belanja Daerah yang memuat komopenen pengeluaran (expenditure) dan 3). Pembiayaan Daerah yang memuat dua hal : pertama, penerimaan pembiayaan dari keuntungan penyertaan modal, pinjaman daerah dan lain-lain yang dimungkinkan oleh regulasi; kedua, pengeluaran pembiayaan dalam hal penyertaan modal ke BUMD dan Perusahaan Swasta bila pendapatan asli daerah memungkinkan untuk itu.

Karena APBD adalah kesepakatan politik, maka dibutuhkan sekelompok orang atau lembaga yang bertugas menyusun komponen – komponen detailnya. Di titik inilah perangkat daerah yang dinahkodai oleh sekretaris daerah bekerja menyusun program, kegiatan yang diproses melalui perencanaan teknokratis dan sedikit berpura-pura memasukan usulan warga melalui musrenbang. Belum sampai disitu saja, direspon juga dengan merencanakan anggarannya atau yang dikenal dengan rencana kerja anggaran (RKA) yang kemudian dibuatlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang merinci semua pengeluaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

HAK PUBLIK DITENGAH NAFSU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

APBD dalam konseptualnya adalah dokumen anggaran untuk pelaksanaan visi – misi daerah (RPJPD dan RPJMD) yang memiliki fungsi sebagai 1). Instrument kebijakan ekonomi dengan tujuan menciptakan pemerataan pembangunan daerah, stabilitas ekonomi daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 2). Kontrol dan pengawasan agar anggaran tidak hanya beredar dan dihabiskan oleh penyelenggara pemerintahan dan memastikan bahwa distribusi keadilan dapat berjalan; 3). Instrument menejemen dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah; dan 4). Instrument transparansi dan akuntabelitas, karena anggaran yang digunakan adalah anggran rakyat yang didapatkan melalui berbagai kewajiban publik.

Secara naluriah, pemerintah tak berkeinginan untuk menyengsarakan rakyatnya. Ya, paling tidak itu yang sering didengar publik dalam mimbar-mimbar pidato dan orasi politik. Untuk menguji konsistensi klaim itu, maka mari kita baca dan dalami program dan kegiatan yang tertuang dalam kesepakatan politik kepala daerah dan legislatif daerah “APBD”. Baiklah, sebelumnya perlu diketahui bahwa terdapat APBD yang disepakiti anatara Eksekutif Daerah dengan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah pada setiap akhir tahun. Kemudian APBD tersebut dibuatkan Penjabarannya atau dikenal dengan sebutan “APBD Penjabaran” yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. APBD Penjabaran memuat lebih terperinci penggunaan anggaran. Untuk memperincinya lagi, setiap OPD memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang di dalamnya memuat segala macam jenis belanja yang dikemas dalam program dan kegiatan OPD.  Mendalami APBD adalah mendalami orientasi belanja dan menguji kebenaran antara pidato pemimpin daerah dengan kesungguhannya meng-orchestra perangkat daerah untuk menjawab janji-janji politiknya.

Orchestra ini diperlukan agar kepala daerah memastikan semua nada (program dan kegiatan) OPD dapat menjawab indikator kebijakan utama (IKU) dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Setelah memastikan perpaduan nadanya indah (mengarah pada visi – misi – IKU), kemudian mengukur sejauh-mana besaran alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan OPD. Apakah anggaran lebih didayagunakan untuk suksesi program dan kegiatannya ataukah lebih banyak diserap oleh OPD sendiri? Model serapan anggaran program dan kegiatan yang berorientasi untuk kepentingan OPD, bisa dilihat dari berapa besar biaya makan minum, biaya perjalanan, biaya rapat, honorarium yang tak perlu.

Potret APBD Kota Sukabumi

Kota Sukabumi menjadi contoh dari praktek baik pengelolaan APBD “dalam konteks makro” karena telah mengalokasikan 60% APBD untuk Belanja Langsung. Namun setelah melihat orientasi belanja dalam kegiatan yang diselenggarakan, maka banyak kemirisan. Bahwa angaran yang dialokasikan benar menurut aturan, tentu saja jawabannya adalah “iya”. Namun jika pertanyaannya adalah apakah APBD Kota Sukabumi berpihak kepada Rakyat? Tentulah jawabannya harus kita kaji lebih dalam. Meskipun demikian dari aspek yang kami komparasikan di atas, sampailah kita pada sebuah simpulan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum memasukan etic right dalam APBD. Tentu saja karena guliran anggaran lembih banyak dilingkungan penyelenggara pemerintahan daerah dibandingkan dengan tetesan anggaran yang didistribusikan pada kegiatan-kegiatan langsung dirasakan oleh publik.

Melihat pembantaian hak publik dalam APBD adalah soal kejelian membaca orientasi belanja daerah sehingga dapat dilihat arah keberpihakan pemerintah. Di Kota Sukabumi, APBD tahun aggaran 2019 misalnya, akan kita temui Asuransi Kesehatan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah (Rp. 192 Juta) lebih besar dari anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang hanya mencapai Rp.186,7 Juta. Orientasi belanja pada Dinas Pendidikan 66,85% atau 187,5 Milyar dari total anggaran pendidikan sebesar Rp. 280,49 Milyar dihabiskan untuk belanja tidak langsung atau belanja non program. Sementara itu belanja programnya yang hanya 33,15% atau Rp.92,89 Milyar. Dari belanja program Dinas Pendidikan pun terkebiri oleh belanja makan minum dan pengadaan pakaian (batik, pdh dan olahraga) yang mencapai Rp. 1,5 Milyar. Sementara ASN yang berstatus PNS sudah mendapatkan uang tambahan berupa Tunjangan Kinerja (Tukin), Tunjangan Beras, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Jabatan, bagi guru terdapat tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD, tunjangan.umum dan beberapa jenis tunjangan lain yang mencapai Rp.107,6 Milyar.

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan mencapai Rp.143,79 Milyar atau (11% dari total APBD) dan Rp. 2,7 Milyar akan dipergunakan untuk belanja makan minum rapat, tamu dan peserta. Kondisi ini menjadi sangat kontradiktif karena alokasi anggaran hanya memenuhi hajat hidup pengelola anggaran publik, sementara alokasi anggaran untuk belanja makan minum pesien hanya sebesar Rp. 396,8 Juta atau hanya 14% dari belanja makan – minum Dinas Kesehatan yang menelan anggaran hampir tembus tiga milyar rupiah. Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan misalnya, 66% anggaran program ini (Rp.62,5 Juta) dialokasikan untuk makan-minum.

Secara keseluruhan anggaran makan dan minum Pemerintah Kota Sukabumi tahun anggaran 2019 mencapai Rp. 17.178.726.550 sementara angaran perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah serta luar negeri dialokasikan sebesar Rp. 39.824.294.000. Jika saja, Pemerintah Kota Sukabumi memiliki respek terhadap kondisi warganya hari-hari ini, tentulah efisiensi anggaran sudah dapat dilakukan sejak merancang RKPD dan R-APBD. Apabila efisiensi itu dilakukan maka akan menjawab beberapa hal yang coba kami simulasikan dibawah ini :

Nilai makan dan minum Pemerintah Kota Sukabumi tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 17.178.726.550 jika dilakukan penghematan sebesar 30% maka akan terefisiesi anggaran sebesar Rp. 5.153.617.965. Dengan anggaran sebesar Rp. 5 milyar  ini bisa membiayai :

1). Dapat membangun rumah sederhana sebanyak 57 unit dengan nilai pembangunan masing – masing Rp. 90 juta; atau 2). Dapat membangun MCK sebanyak 206 lokasi dengan nilai pembangunan masing – masing Rp. 25 juta; atau 3). Dapat membangun ruang kelas baru sebanyak 80 unit dengan nilai pembangunan masing – masing Rp. 210 juta; atau 4). Dapat memberi makanan tambahan bagi balita sebanyak 286 orang selama satu tahun dengan besaran santunan untuk setiap balita Rp. 1,5 juta/bulan.

Nilai perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah serta luar negeri dialokasikan sebesar Rp. 39.824.294.000. Dari penelusuran kami terhadap kegiatan perjalanan dinas ini dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 12.433.995.000. Dengan anggaran sebesar Rp.12, 4 milyar  ini bisa membiayai :

1). Dapat memberikan beasiswa kepada 1.243 orang mahasiswa kurang mampu selama satu tahun dengan nilai beasiswa masing – masing Rp. 10 juta/orang; atau 2). Dapat menyantuni lansia sebanyak 12.434 orang selama satu tahun dengan nilai santunan masing – masing Rp. 1 juta.

Potret APBD Kabupaten Sukabumi

APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 3,7 Triliun (2018) keangka Rp. 3,9 Triliun. Beda halnya dengan Kota Sukabumi, secara makro penggunaan APBD Kabupaten Sukabumi masih lebih besar Belanja Tidak Langsung “Rp. 2,2 Triliun” dari Belanja Langsung “Rp.1,7”. Dari belanja langsung tersebut dialokasikan kepada Belanja Barang dan Jasan “Rp.1,06 Triliun”; Belanja Modal “Rp. 544,7 Milyar” dan Belanja Pegawai “Rp. 168,4 Milyar”

Alokasi makan minum seluruh OPD sungguh sangat fantastis, karena mencapai Rp.56,49 Milyar. Anggaran makan minum Dinas Kesehatan yang terbesar “Rp. 14,5 Milyar”dari seluruh OPD, diikuti oleh Dinas Pendidikan “Rp.4,4 Milyar”, Sekretariat Daerah “Rp.4,4 Milyar”, Dinas Pertanian “Rp.3,7 Milyar”, Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa “Rp.3 Milyar”.

Anggaran Makan Minun Dinas Kesahatan diluar makan minum untuk pasien dan balita dan ibu hamil tentunya dengan nilai sebesar Rp.14,5 Milyar itu lebih besar dari anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit “Rp.8,9 Milyar”; Program Penyehatan Lingkungan “Rp.1,9 Milyar”; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat “Rp.1,3 Milyar”; Program Perbaikan Gizi Masyarakat “Rp.424 juta” yang dilaksanakan oleh dinas ini.

Atau mari kita bandingkan dengan anggaran kegiatan Akselerasi Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir yang hanya dianggarkan Rp.280 Juta (1,9% dari makan minum dinkes). Kegiatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) yang yang anggarannya dari DAK Non Fisik “Rp. 11 Milyar” (76%dari total anggaran makan minum dinkes); Kegitan Pelayanan Kesehatan Anak (Neo  Bayi  Balita) yang anggarannya dari DBH Pajak Rokok 2019 hanya dianggarkan sebesar Rp. 190 Juta (1,3%dari total anggaran makan minum dinkes); Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu yang anggarannya bersumber dari DBH Pajak Rokok 2019 “Rp.186 Juta” (1,2%dari total anggaran makan minum dinkes); Kegiatan Penanganan Stunting yang anggarannya bersumber dari  DAK Penugasan sebesar Rp.7,7 Milyar (53%dari total anggaran makan minum dinkes); Kegiatan Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja yang anggarannya bersumber dari  DBH Pajak Rokok 2019 hanya sebesar Rp. 130 Juta (0,9%dari total anggaran makan minum dinkes) dan Upaya Kesehatan Lansia yang anggarannya bersumber dari  DBH Pajak Rokok 2019 pun hanya sebesar Rp. 100 Juta (0,7%dari total anggaran makan minum dinkes). Lebih miris lagi oreintasi belanja makanan dan minuman terjadi ketimpangan yang “sangat” karena belanja makanan dan minuman untuk ibu hamil “ Rp. 82 Juta”, Bayi dan Balita “Rp.87,5 Juta”, pasien “Rp.56,2 Juta”.

Kembali lagi pada alokasi makan minum seluruh OPD yang mencapai Rp.56,49 Milyar. Jika saja dapat dilakukan penghematan 30% saja, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat menyelesaikan beberapa aspek kebutuhan masyarakat dibawah ini :

1). Dapat membangun rumah sederhana sebanyak 188 unit dengan nilai pembangunan masing – masing Rp. 90 juta; atau 2). Dapat membangun MCK sebanyak 678 lokasi dengan nilai pembangunan masing – masing Rp. 25 juta; atau 3). Dapat membangun ruang kelas baru sebanyak 80 unit dengan nilai pembangunan masing – masing Rp. 210 juta; atau 4). Dapat memberi makanan tambahan bagi balita sebanyak 942 orang selama satu tahun dengan besaran santunan untuk setiap balita Rp. 1,5 juta/bulan.

Penutup

Tulisan ini didedikasikan untuk kita semua, terutama bagi mereka yang memiliki kewenangan untuk mengatur ulang orientasi belanja daerah demi tercapainya cita-cita internal kita bernegara,yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan mensejahterakan umum dalam bingkai keadilan social bagi seluruh rkyat Inonesia.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply