“Lima Catatan Kesalahan Berulang Pengelolaan Keuangan Pemkab Sukabumi”

“Lima Catatan Kesalahan Berulang Pengelolaan  Keuangan Pemkab Sukabumi”

Sumber : LHP BPK Tahun 2018 | Direktur FITRA Sukabumi

Kepemimpinan Marwan – Adjo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terlihat tak mengarah pada visi – misi yang tertuang dalam RPJMD. Janji politik “Sukabumi Lebih Baik” buyar orientasi dan terkesan stagnan. Dua indikator besarnya adalah 1). pengelolaan keuangan yang kurang professional dan 2). minimnya publikasi laporan kinerja dan akuntabelitas instansi pemerintah dan laporan keuangan pemerintah yang menjadi kewajiban Pemda setiap tahun. Akibatnya masyarakat hilang hak konstitusionalnya untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sukabumi dalam rangka memenuhi janji politik “Sukabumi Lebih Baik”.

Berikut ini adalah lima catatan pengelolaan keuangan TA. 2017 menurut hasil pemeriksaan BPK :

  1. Pemkab Sukabumi tidak tertib dalam Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Persediaan, hal ini tercermin dari ditemukan kembali terjadi permasalahan yang sama, yakni terdapat 7 OPD dan 26 Kecamatan yang tidak menyampaikan laporan penatausahaan persediaan secara rutin setiap bulannya kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, hal serupa terjadi juga pada TA. 2016.
  2. Pemkab Sukabumi tidak tertib dalam Penatausahaan Piutang Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan. Sesuai data rincian piutang pajak daerah Non PBB dan BPHTB diketahui tahun 2017 terdapat 3.187 ketetapan dengan nilai sebesar Rp1.682.587.074,40 yang belum diterima pembayarannya di kas daerah.
  3. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah belum menatausahakan dana bergulir secara memadai dan Kebijakan Akuntansi atas Dana Bergulir tidak sesuai ketentuan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Program Dana Bergulir dikelola dan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah melalui BPR Kabupaten Sukabumi pada Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp 376.078.365,00. Setelah diaudit oleh BPK diketahui bahwa Dana Bergulir disalurkan melalui empat program yaitu :Dakabalarea, Kopjam, PKL, dan Mikro yang disalurkan sebesar Rp1.352.500.000,00 dikategorikan sebagai dapat direalisasikan sebesar Rp 376.078.365,00; dan tidak dapat direalisasikan sebesar Rp 976.421.635,00.
  4. Pemkab Sukabumi tidak tertib dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah, hal ini tercermin dari tiga masalah pokok, yaitu : 1). Perhitungan Kapitalisasi Aset Tetap tidak sesuai ketentuan; 2). Pencatatan Data Kendaraan dalam kartu inventarisir barang (KIB) B Belum Memadai; dan 3). Aset Tetap Tanah sebanyak 1.299 bidang belum bersertifikat.
  5. Pemkab Sukabumi melakukan Kesalahan Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.355.763.000,00

Dari lima masalah yang seringkali berulang dari tahun ke tahun, Bupati dan Wakil Bupati harus serius melakukan kontrol dan pembinaan kepada setiap OPD dan memperkuat peran inspektorat daerah. Pertanyaannya adalah sejauh mana kontrol SAKIP setiap OPD yang dilakukan oleh Kepala Daerah?

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply