Ruang Gelap APBD, Ada Niat Dibalik Kegelapan

Ruang Gelap APBD, Ada Niat Dibalik Kegelapan
Direktur FITRA Sukabumi menghadiri dan menjadi pembicara pembuka dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Lima Pilar Institute yang mengusung tema "Bisakah APBD dan Penggunaannya Dibuka Kepada Publik?"

Pendahuluan
Ruang gelap APBD menggambarkan ketertutupan proses dari hulu ke hilir sampai terlahirnya APBD. Dalam ruang gelap itu, rakyat dipaksa secara sistematis hanya menjadi bagian dari penyumbang finansial melalui pungatan pajak dan pungutan lain non pajak demi memenuhi kebutuhan Negara / penyelenggaraan pemerintahan. Pada prinsipnya, semua kekayaan negeri ini jika dilihat dari perspektif doktrin Negara, maka kekayaan negara dalam bentuk apapun adalah milik bersama (rakyat) yang dikuasai oleh Negara.

Faktanya dalam proses perencanaan pembangunan dan perencanaan alokasi anggaran, posisi rakyat seolah terkondisikan menjadi lemah, hal ini nampak dari pelemahan atas : 1). Peranan masyarakat dalam proses pembangunan baik itu dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi; 2) Hak menerima informasi atas kekayaan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah; serta 3) Hak untuk mengetahui prioritas dan kinerja keuangan dalam proses – proses pembangunan. Jika dilihat dalam konteks daerah, maka akan ditemui suatu kondisi dimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangat lemah dan boleh jadi bukan menjadi prioritas karena faktanya terkalahkan oleh prioritas teknokratis yang menjelma dalam rancangan RKPD dan maneuver politik dalam kesepakatan KUA-PPAS oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Mari kita tengok dalam pembahasan rencana anggaran atau rancangan APBD, keterlibatan publik menjadi sangat tak bernilai. Kondisi ini mengganggu kewarasan publik karena rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas kekayaan dan keuangan yang dikelola oleh pemerintah. Ya pada akhirnya proses penyusunan APBD absen partisipasi publik dan masih sangat “elitis” (hanya diputuskan oleh segelintir individu di Eksekutif dan Legislatif). Jika kita gambarkan realitas ini secara subtantif, maka pengkerdilan partisipasi publik merupakan pengkhianatan atas kedaulatan rakyat. Ditengah Negara yang merdeka, rakyat terjajah oleh ketertutupan informasi dan pelemahan peran dalam pembangunan. Sejalan dengan itu pemerintah absen membangun kehidupan dan peradaban yang demokratis.

 

Demokrasi Tidak Berjodoh dengan Kegelapan, Mengapa Menikah?

Doktrin kedaulatan dalam demokrasi adalah peranan rakyat, sehingga posisi pemerintah adalah pemegang mandat rakyat dan untuk mengontrol kerja pemerintah dipilihlah legislator sebagai representasi rakyat sebagai implementasi konsep pembagian kamar kekuasaan dalam Negara demokrasi. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang dianut dalam demokrasi adalah transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Jika merujuk pada deretan regulasi tentang pemerintahan daerah, keuangan daerah, keterbukaan informasi publik. Tentu akan ditemui pemerintahan yang terang dan tidak bias cahaya, karena penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelolah keuangan dan pembangunan daerah secara norma haruslah terbuka, memberi ruang partisipasi masyarakat yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lantas dari mana kegelapan itu hadir dalam pemerintahan yang demokratis? Jawabannya adalah kegelapan itu hadir dari dalam diri orang (penyelenggaran pemerintahan) yang tak mengerti konsepsi demokrasi atau dihadirkan oleh penyelenggara pemerintahan bermental feodal atau juga terjebak dalam traktat monopoli bisnis demi menguasai sumberdaya kehidupan bersama. Perkawinan antara orang yang tak mengerti prinsip demokrasi dengan sikap feodal akan melahirkan proses penyelenggaraan yang penuh dengan tipu muslihat sehingga terbangun ruang gelap yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok penguasa. Jikalah kemudian terjadi perkawinan antara pemimpin yang tak mengerti demokrasi berjiwa feodal dengan pengusaha yang memiliki hasrat monopoli, maka akan melahirkan penguasaan segala sumber kehidupan di antaranya desain untuk menjadikan APBD sebagai bancakan.

 

Kondisi APBD Kita Hari-Hari Ini

Dari sisi pendapataan daerah di wilayah Jawa Barat, sebagian besar bersumber dari dana perimbangan yg berasal dari pemerintah pusat dengan rata-rata (59,6%). Sementara pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata menyumbang (23,2%). Jika dilihat dari kemandirian daerah, Kota Bandung menduduki peringkat tertinggi karena PAD-nya mencapai 50,9% dari total pendapatan daerah, berikutnya adalah Kota Bekasi 45,1% dan Kab. Bekasi 39,2%. Sementara Daerah yang kritis kemandiriannya adalah Kab. Tasikmalaya dengan PAD 8,9% dari toal pendapatan, kemudia  Kabupaten Ciamis 9,8% dan Kabupaten Pangandaran sebesar 13,2%.

Dari aspek belanja daerah, Belanja Pegawai (gaji dan Tunjangan) sebagian besar sudah dibawah 50% dari Belanja APBD. Hanya Kab. Sumedang masih diangka 52% dari total belanja daerah, Kabupaten Ciamis 50,9% dan Kuningan 50,2%, dan yg paling rendah yaitu Kota Depok 30,7% serta Kabupaten Bogor 30,1%.

Sementara itu, belanja langsung rata-rata 44,8%. Yang paling tinggi belanja langsungnya adalah Kota Sukabumi mencapai 60,2% dari total belanja daerah, Kota Cimahi 58,8%, dan Kota Bekasi 57,9%. Sementara yg paling rendah yaitu Kabupaten Ciamis 25,6%, kemudian Kabupaten Kuningan 30,6% dan Kabupaten Sumedang 30,8%. Namun Belanja langsung sebagian besar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa rata-rata sebesar 24,6% dari total belanja daerah, sementara belanja modal rata-rata 15,8%. Dengan demikian belum ada satu pun Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang belanja modalnya min 28-29% dari Belanja Daerah.

Potret anggaran perjalanan dinas dalam kurun 3 tahun (2016 – 2018) di seluruh Kabupaten dan Kota se- Jawa barat, menunjukan tren peningkatan. Selama tigan seluruh pemerintah kabupaten dan kota 1,5 – 2 Trilun setiap tahun anggaran. Kabupaten Bogor yang paling besar anggaran perjalanan dinasnya yaitu Rp. 143.732.117.001,- disusul Kabupaten Bandung Rp. 120,514.564.640,- dan Kota Bogor Rp. 101.818.628,- sementara yg paling kecil biaya perjalanan dinasnya adalah Kabupten Pangandaran Rp. 17.812.617.206,- Kota Cirebon Rp. 18.051.146.995,- Kota Banjar 21.262.514.681,- dan Kabupaten Majalengka Rp. 21.429.400.834,-. Sementara otu daerah-daerah yang mengalokasikan biaya perjalanan dinas dalam level menengah adalah Kabupaten Indramayu Rp. 52.776.725.125,- Kabupaten Karawang Rp. 52.854.471.275,- dan Kota Bekasi Rp. 61.841.779.550,-

OPD yang paling besar mengalokasikan anggaran perjalanan dinas yaitu Setwan DPRD. Anggaran perjalanan dinas tersebut hampir seluruhnya untuk membiayai perjalan luar kota anggota DPRD dengan beragam kegiatan. Dari mulai peningkatan kapasitas unsur pimpinan dan anggota, pembahasan peraturan daerah yg didalamnya ada kegiatan studi banding ke luar daerah. Yang paling besar perjalanan dinas adalah DPRD yaitu Kota Bandung Rp. 46.342.203.800,- Kota Bogor Rp. 41.570.615.700,- Kota Bekasi Rp. 35.090.274.400,- dan Kota Cimahi Rp. 33.455.065.000,- Sementara yg paling kecil Kota Banjar Rp. 5.468.450.000,- Kab. Ciamis Rp. 5.208.568.000,- Kab. Sukabumi Rp. 4.829.370.000,- dan Kab. Pangandaran Rp. 3.306.027.000,-

Gambaran Umum APBD Sukabumi sebagai berikut :

KABUPATEN SUKABUMI :

PENDAPATAN = 3,623,792,781,000.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH = 549,422,515,000.00 (15% dari total Pendapatan)
DANA PERIMBANGAN = 2,279,556,722,000.00 (63% dari total Pendapatan)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH = 794,813,544,000.00 (22% dari total Pendapatan)

BELANJA = 3,763,351,108,984.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG = 2,093,693,317,664.00 (56% dari total belanja)
BELANJA LANGSUNG = 1,669,657,791,320.00 (44% dari total belanja)

PEMBIAYAAN DAERAH = 173,558,328,000.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH = 156,558,328,000.00 (90% dari total Pembiayaan)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH = 17,000,000,000.00 (10% dari total pembiayaan)

BELANJA LANGSUNG = 1,669,657,791,320.00
Belanja Barang dan Jasa = 995,978,469,424.00 (60% dari total belanja langsung)
Belanja Modal = 519,889,975,439.00 (31% dari total belanja langsung)
Belanja Pegawai = 153,789,346,457.00 (9% dari total belanja langsung)
Sumber: Diolah dari APBD Murni TA 2018

KOTA SUKABUMI :

PENDAPATAN = 1,192,637,213,856
PENDAPATAN ASLI DAERAH = 351,290,601,720 (29% dari total Pendapatan)
DANA PERIMBANGAN = 709,719,508,195 (60% dari total Pendapatan)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 131,627,103,941 (11% dari total Pendapatan)

BELANJA = 1,219,036,281,040
BELANJA TIDAK LANGSUNG = 484,597,148,815 (40% dari total Belanja)
BELANJA LANGSUNG = 734,439,132,225 (60% dari total Belanja)

PEMBIAYAAN DAERAH = 40,269,784,865
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH = 33,334,426,025 (83% dari total pembiayaan)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH = 6,935,358,840 (17% dari total pembiayaan)

BELANJA LANGSUNG = 734,439,784,865.00
Belanja Barang dan Jasa = 490,224,733,508 (66,7%
dari total pembiayaan)
Belanja Modal = 146,090,055,369 (19,9 % dari total pembiayaan)
Belanja Pegawai 98,124,343,348 (13,4% dari total Pembiayaan)
Sumber: Diolah dari APBD Murni TA 2018

 

Modus Operandi dalam Ruag Gelap APBD

Penyelenggaraan APBD di seluruh Kabupaten / Kota se-Jawa Barat sejauh ini menjadi ruang gelap dan sunyi dari partisipasi masyarakat. Tertutupnya pembahasan anggaran, pelaksanaan anggaran dan minimnya kemauan pemda membuka laporan pertanggungjawaban APBD kepada masyarakat telah membangun sekat-sekat dan menciptakan kegelapan informasi. Beberapa catatan modus operandi sebagai berikut :
1. Pemahalan biaya akomodasi perjalanan dinas dan perjalanan dinas fiktif, pada umumnya bekerjasama dengan penyelenggaran tour & travel.
Misalnya terjadi di Kabupaten Bandung. Pemahalan perjalanan dinas mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Tiket Pesawat, Akomodasi, dan Uang Harian Sebesar Rp. 133,539,998. Perjalanan dinas Fiktif mengakibatkan Bukti Pengeluaran Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp. 100,7 Juta

2. Belanja Konsultasi yang sering diakali dengan modus melibatkan beberapa tenaga ahli namun pada realitasnya hanya dikerjakan oleh 1 – 2 orang tenaga ahli, sehingga mengakibatkan pemborosan pengeluaran APBD. (Terjadi di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Ko/Kab. Sukabumi).
• Kabupaten Bandung sebesar Rp. 3,4 Milyar (14 Pekerjaan – Lokusnya di Dinas PUPR, Disperkimtan dan Setwan)
• Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 277.6 Juta
• Kota Sukabumi sebesar 222.180.839,78

3. Belanja BBM Fiktif
• Kab. Bandung, sebanyak 1.523 struk BBM dengan Nilai Rp. 169,1 Juta Palsu
• Kab. Karawang dengan nilai Rp. 828,3
• Kota Banjar Rp.458,6 tiduk ada struknya
• Kota Cirebon Rp. 572,2 Juta tidak jelas struknya

4. Pengelolaan Asset yang tidak tertib dan tidak tercatat.
(Kab. Bandung, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Tasikmaya)

Simpulan
Mari kita temukan simpulannnya berama.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply