APBD Kabupaten Sukabumi, FITRA Sukabumi: Pendapatan Besar, Belanja Menciut!

SUKABUMIUPDATE.com – Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi pada 2017 mendapat sorotan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Pendapatan daerah hampir mencapai target, namun uang belanja tidak menciut.

“Menatap APBD Tahun Angggaran 2017, memberi informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak mampu menggenjot belanja daerah untuk mengimbangi pendapatan daerah,” ujar Direktur Fitra Sukabumi, Abubakar Amho Lamahering melalui siaran pers yang menyatakan sukabumiupdate.com , Selasa ( 2/4 / 2018).

Data yang dihimpun dari Fitra Sukabumi menunjukkan, belanja daerah tidak melampaui target. Hanya mencapai Rp 3,674 triliun, atau 91,80 persen dari target belanja belanja daerah sebesar Rp 4,003 triliun.

BACA JUGA: HUT Damkar ke-99, Bupati Sukabumi Resmikan Gedung Pos VIII Sektor Jampangkulon

Sementara, realisasi wilayah mencapai target. Yakni Rp. 3,750 Triliun, sekitar 99,62 persen dari perencanaan mengejutkan Rp 3,764 triliun.

Jika dengan menggunakan anggaran tahun 2016, memang terjadi peningkatan secara angka. Namun, secara keseluruhan, ada penurunan jumlah dana sebesar 3,18 persen dari realisasi belanja 2016 yang mencapai 94,93 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada realisasi pendapatan daerah. Ada penurunan sekitar 4,33 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada tahun 2016, sebesar 103,95 persen.

BACA JUGA: Rusak, Jalan Penghubung 3 Desa di Surade Kabupaten Sukabumi Perlu Perbaikan

Lebih miris lagi, kata Amho, jika melihat porsi belanja tidak Langsung dari belanja langsung. Imbasnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat jadi tidak maksimal.

Misalnya, belanja barang dan jasa (pada belanja langsung) sebesar Rp 1.046 triliun. Lebih kecil dibandingkan belanja pegawai (pada belanja tidak langsung) sebesar Rp 1,243 triliun.

Disisi lain belanja untuk irigasi, jalan, dan jaringan (pada belanja langsung) hanya mencapai Rp 214.767 milyar, hanya 5,48 persen dari total belanja daerah atau lebih kecil dari TA. 2016, sebesar Rp 227,364 Milyar.

BACA JUGA: AIR Air Tak Lancar, Warga Keluhan Layanan PDAM Kota Sukabumi

Secara kumulatif belanja tidak langsung mencapai 51,15 persen, sementara belanja langsung hanya mencapai 48,85 persen dari total belanja daerah.

“Seringkali proses penganggaran tarik-ulur dari berbagai kepentingan, baik itu kepentingan eksekutif, legislatif dan yang terlemah adalah kepentingan publik,” tutur Amho.

“Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses peanggaran, meskipun eksekutif dan legislatif selalu mendemonstrasikan bahwa semua usaha demi  rakyat,” tuturnya.